Pajak Daerah

  • Monday, 29 September 2014

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tersebut diatas, jenis-jenis Pajak Daerah yang berlaku di Kabupaten Bogor terdiri dari :

1.   Pajak Hotel
 
2.   Pajak Restoran
 
3.   Pajak Hiburan
   
4.   Pajak Reklame
    
5.   Pajak Penerangan Jalan  
     
6.   Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 
7.   Pajak Parkir
 
8.   Pajak Air Tanah   
 
9.  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
 
10.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bagunan (BPHTB)

Pajak Hiburan

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.

Dalam upaya meningkatkan peran penyelenggara hiburan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah serta sesuai ketentuan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diterapkan pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.17 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.

Pajak Hotel

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diterapkan pajak atas pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.15 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel. Namun jika Pihak Pengelola Hotel belum membayarkan sesuai ketentuan Undang-Undang maka terdapat ketentuan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3987). 

 

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Masa pajak adalah 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Dalam upaya meningkatkan peran masyarakat pengguna tenaga listrik terhadap penerimaan pendapatan asli daerah serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diterapkan pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, meganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Tahun Pajak lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajakmenggunakan tahun buku yang tidak sama dengan kalender.

Dalam upaya meningkatkan peran penyelenggaraan reklame terhadap pendapatan asli daerah, serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diterapkan pajak atas penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.18 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame.

 

Pajak Restoran

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Dalam upaya meningkatkan peran pengusaha restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diterapkan pajak atas pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.16 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran.

Copyright © 2014. | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Anambas. | All right reserved.